Redaksijakarta.com – Jakarta, Jumat 10 Juli 2020 – Penangkapan Maria Pauline Lumowa, salah satu Buronan Pembobolan Bank BNI dalam kasus Letter of Credit (L/C) Fiktif Senilai 1.7 Triliun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan sebuah terobosan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh publik.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengungkapkan selama ini banyak buronan kelas kakap yang hidupnya melenggang bebas diluar negeri karena lemahnya negosiasi dan diplomasi pemerintah terkait langkah ekstradisi buronan korupsi.
“Dengan diplomasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum kita yang lebih baik dibawah komando Pak Menteri Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, maka Penangkapan Maria Pauline ini merupakan Alarm Neraka bagi koruptor yang masih buron diluar negeri,” ujar Haris dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (10/7).
Menurut Haris, negara tidak boleh kalah oleh para bandit Keuangan, Koruptor dan Penjahat Narkoba. Di sisi lain KNPI mengapresiasi kerja keras Menkumham dalam membangun diplomasi antar negara sehingga ekstradisi buronan pembobol bank BNI ini berhasil tanpa adanya riak.
“Pak Menteri Yasonna Luar biasa bekerja soft dan jauh dari keributan, sungguh ini prestasi dan kinerja diplomasi yang hebat, kami sungguh mengapresiasi kerja-kerja beliau,” tegas Haris.
Kembali Haris menegaskan Prestasi dan kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.
“PR kita masih banyak, pemerintah tidak boleh hanya berhenti dikasus Maria Pauline ini saja, Buronan Kasus Korupsi dan Bandit Keuangan masih banyak, Bandit Keuangan Eddy Tansil dengan nilai korupsi sebesar 1.3 Triliun, Honggo Wendratno dikasus penjualan Kondensat PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) yang merugikan negara 2.7 miliar US dollar atau kurang lebih 35 Triliun dengan asumsi kurs 14.000/Us Dollar,” urai Dia.
Satu lagi yang baru-baru ini adalah Djoko Chandra yang satu dasawarsa telah menjadi buron tiba-tiba heboh karena kedatangannya disalah satu kantor kecamatan di DKI Jakarta untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kok bisa buronan kasus Bank Bali yang terindikasi merugikan negara 900 Miliar bisa melenggang bebas urus KTP, tentu ini semua jadi pertanyaan Publik, untuk itu Pekerjaan Pemerintah kita masih banyak, KNPI berharap agenda Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi harus dilakukan dengan koordinasi yang harmonis antara Kementerian Hukum dan Ham – Imigrasi – Interpol – Kejaksaan dan Kepolisian.
“KNPI berharap Pak Menteri Yasonna terus menjadi menjadi Leading Sektor untuk memaksimalkan agenda Penegakan Hukum, prestasi ini sungguh luar biasa mari kita jaga dan pertahankan demi marwah penegakan hukum dinegeri kita,” tutup Ketua Umum DPP KNPI.
