Jakarta, – Kegiatan FGD yang di lakukan PD GPII se-Jakarta bertajuk “ Pro kontra pelantikan dirut baru ; Selamatkan TVRI dari oligarki gaya baru” yang disampaikan oleh narasumber M. Gusli Piliang, S.H pegiat LBH WMI, Achmed S Anwar, S.Kom.I direktur Jaringan Aspirasi Muda Indonesia (JAMI) serta Fariz Rama Putra, S.Pd pengamat pendidikan yang juga pengurus PP GPII, dengan Moderator Abdul Haris Nasution SH, Minggu (7/06/2020).
M Gusli Piliang menyampaikan bahwa ” Dirut TVRI merupakan pelaksana teknis dari program jangka pendek hingga panjang Dewan pengawas”.
Sambung M Gusli Piliang, “Dewan pengawas ditempati oleh beberapa unsur baik itu utusan pemerintah, TVRI, masyarakat hingga DPR wajib memiliki independensi”.
“LPP TVRI merupakan satu-satunya TV kebanggaan bangsa dan negara yang harus mendapat perhatian lebih serta menjadi mitra strategis pemerintah, dalam hal Pro dan Kontra terkait mekanisme hukum dirut TVRI baru masih harus di investigasi lebih mendalam kepada Dewan Pengawas, mana aturan maen yang menjadi legal standing untuk memecat dirut yang lama Helmi Yayah dan Tindakan prosedur mana yang sah pengangkatan Dirut yang baru apa sesuai atau tidak, butuh klarifikasi “, Ungkap M Gusli Piliang.
Hal menarik yang di sampaikan dari Faris Rama Putra selaku pengamat pendidikan dari PP GPII menyampaikan ” TVRI sebagai wadah civil education seharusnya menambahkan porsi tayangan seputar pendidikan mulai dari level TK sampai dengan perguruan tinggi sebab hanya melalui TVRI masyarakat Indonesia berharap tayangan-tayangan yang ditampilkan lebih mengedepankan nilai-nilai karakter bangsa secara kontinuitas dan terpadu yang sesuai dengan motto pemersatu bangsa”.
Faris juga menjelaskan “Tayangan Pembelajaran jarak jauh (PJJ) di TVRI harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar jangan sampai terjadi mispersepsi antara yang diajarkan guru dikelas dengan yang ditampilkan oleh TVRI”.
“Benang merah yang diharus diurai dari polemik ditubuh TVRI adalah jalin dan perbaiki komunikasi semua lini yang selama ini terhambat karena adanya ego sektoral dan golongan, sudahi praktik oligarki dan konflik kepentingan agar TVRI eksis dimasa depan, satukan tekad Perbaiki Marwah TVRI, agar kedepan lebih baik” , Ujar Achmed S Anwar selaku direktur JAMI.
Achmed Juga mendorong DPR RI Komisi 1, Menkominfo dan Stakeholder lainnya bersama-sama sinergi sebagai mitra strategis dan kritis guna menjaga citra TVRI, tindak tegas apabila terdapat indikator penyelewengan atau kebijakan menyimpang dari Dewas, Dirut dan jajaran lainnya.
Masyarakat sebagai civil society harus berpartisipasi penuh menjadi pengontrol kebijakan yang dibuat oleh Dewas, Dirut hingga mitra aturan bersama dengan mitra TVRI.
Sebab TVRI dibangun oleh Presiden Sukarno yang merupakan proyek Mercusuar seharusnya sedari dulu hingga sekararang TVRI menjadi leading dan tuntunan bagi TV swasta juga masyarakat Indonesia.
Seperti halnya BBC dan lain sebagainya yang tampil percaya diri menjadi arus informasi utama dinegaranya kendati milik pemerintah.
FGD GPII se-Jakarta akan di tindak lanjutin dengan bersurat ke Dewan Pengawas untuk meminta penjelasan lebih mendalam terkait Pro Kontra pengangkatan dirut TVRI.
Selain narasumber kegiatan ini dihadiri oleh ketua dan pengurus GPII se-Jakarta raya diantaranya GPII Jakarta timur, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Utara.(Red/DW)
