Korupsi merupakan kejahatan yang harus di berantas. Hal tersebut senada dengan yang inginkan oleh Jokowi.
Aliansi Masyarakat NTB Jakarta, kembali menyoroti kasus karupsi di NTB, khususnya di Lombok Utara, hal ini disampaikan oleh Ahmad Nasir, di terima oleh redaksi.
“Bahwa masyarakat Indonesia harus ikut mengawasi pemerintahnya agar transparan dan jujur”, ungkapnya.
Menurut Nasir, dugaan korupsi yang melibatkan bupati Lombok Utara menjadi pertanyaan serius Masyarakat NTB Jakarta. Angka yang sangat fantastis tersebut mengundang aksi mahasiswa dan pemuda mendesak KPK agar memeriksa dugaan keterlibatan bupati Lombok Utara.
“Sudah berkali-kali kawan-kawan turun aksi ke KPK, tapi kesannya tidak di tanggapi dan tak reaksi”, sesalnya.
Dirinya juga berharap, agar masyarakat tidak memilih calon yang di duga terlibat kasus korupsi.
“Kami juga meminta masyarakat Lombok Utara khususnya untuk tidak memilih calon-calon bupati 2020 mendatang yang di duga terlibat kasus korupsi.” Kata Nasir.
Seperti yang di ketahui, dugaan kasus karupsi yang melibatkan bupati Lombok Utara angka cukup fantastis, hal ini sebagaimana yang beredar di media yakni Dana Alokasi Khusus tahun 2016 senilai 21,3 miliar. (Den)
