Redaksijakarta.com-Jakarta| Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang.
Pada praktiknya, ada banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Rata-rata pelanggaran HAM mayoritas dilakukan oleh penguasa, hal tersebut dilakukan oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan dan malanggengkan kekuasaannya.
Di Indonesia ada banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah seperti, kasus palanggaran HAM pada aksi 21-23 Mei 2019 di Bawaslu, aksi mahasiswa 23-24 September 2019 diberbagai daerah, kerusuhan di Wamena Papua, dan lain-lain.
Dari berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut. Pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM itu? Pertanyaan tersebut berangkat dari adanya ketidakpastian penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi.
Diskusi PELANGGARAN HAM “Salah Siapa dan Siapa Yang Bertanggungjawab” yang dilaksanakan oleh bidang hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten diharapkan mampu melahirkan suatu ide dan gagasan baru dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Menurut kami bidang Hukum dan HAM,dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia harus dibentuk lembaga independen yang tugas dan fungsinya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Lembaga tersebut merupakan lembaga yang kita mintai pertanggungjawabannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, karena saat ini kami melihat tidak ada lembaga yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi. (*)
