Jakarta- Diskusi Pengurus Pengurus Daerah GPII se-jakarta raya melakukan FGD (Forum Grup Diskusi ) dengan tema ” Dampak pemindahan ibu kota ke kalimantan bagi DKI Jakarta”, Jumat 23 Agustus 2019 di menteng raya 58.
Denni Wahyudi selaku panitia pelaksana dalam sambutannya menyampaikan bahwa, FGD (Fokus Grup Diskusi) PD-PD GPII Se jakarta raya yang di lakukan ini, adalah dalam rangka merespon dampak ibukota pindah ke kalimantan apa layak atau tidak harus di kaji lebih dalam.
Momen diskusi kali ini menghadirkan Fery iswan (Direktur Eksekutif Dimensi Centre), Ahmad Sulhy (Direktur Eksekutif JMN), dan Miftahudin Ketua Umum GPII Jakarta Raya Periode 2014-2018 serta moderator Bang Farish PP GPII.
Fery iswan melihat wacana pemindahan ibu kota haruus dikaji dengan jelas menurutnya alangkah lebih baik kalau ibu kota tetap di dki jakarta tetapi pusat pemerintahan berada di kalimantan. Memindahkan ibukota perlu berarti mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 menjadi UU baru yang biaya rancanganya kurang lebih mencapai 1 M tergantung dari komisi yang berkaitan dengan Hal tersebut. Akhirnya dapat merugikan serta menyedot APBN.
Pemindahan ibu kota ke kalimantan bukanlah solusi untuk upaya memeratakan kesejahteraan agar tidak hanya terpusat di Jawa tetapi akan menimbulkan masalah sosial baru seperti kemiskinan,” Tutur Bang Ferry Iswan.
Ahmad Sulhi menyatakan pemindahan ibukota bukan momok buruk tapi harus di kaji lebih mendalam wacana yang di sampaikan presiden kepada beberapa mentri dan terbatas. Dan bila ingin mengkaji lebih dalam bisa aundesi ke Partai pendukung pemindahan ibu kota atau yang menolak.
Lanjutnya , melihat pemindahan ibukota memang tidak dapat di hindari, namun harus ada langkah-langkah yang bener – benar stategis apa bener di pindah di kalimantan, harus di kaji di DPR RI dan butuh waktu.
Miftahudin menyatakan dalam mengatasi kesenjangan pemerataan ekonomi bisa diatasi dari anggaran sebesar hampir 500T tanpa harus memindahkan Ibu Kota, Kalimantan berbeda dengan Jakarta.
Ibu kota Jakarta adalah miniatur dari nusantara, multikultur. Pemindahan Ibu Kota bisa lebih di tinjau secara aspek sosiologis dan historis (bebas konflik).
Kegiatan FGD yang di lakukan PD-PD GPII Se jakarta Raya ini di hadiri sekitar 50 peserta terdiri dari Pemuda dan Mahasiswa.
Terlihat ada ketua PD GPII Jakut Farid, Ketua PD Jakbar Dedy, Pengurus PW Sutto dan Dwi, beserta pengurus PP GPII.
Kami dari PD-PD GPII se jakarta raya akan terus membuat FGD dengan tema yang sama tapi kajian lebih mendalam dengan mengundang BAPENAS, DPR-RI,dan lain-lain.
Kemudian membawa kajian kita kepada DPR-RI dan Pak Presiden dalam forum resmi, bahwa ada dampak krusial secara akademik dan psiologis. (*)
