Jakarta-Berbagai permasalah yang muncul di tengah- tengah kondisi sosial masyarakat, terkait dengan tidak adanya kepastian untuk pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di sekitar Stasiun Universitas Pancasila, ini menjadi keresahan Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa/ Pelajar,atas ketidak-perhatian Pemerintah Daerah dalam menyikapi persoalan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di sekitar Stasiun Universitas Pancasila.
Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa (GMPB) akan terus memperjuangkan kepastian dan mempercepat pembangunan JPO di wilayah Stasiun Universitas Pancasila sebagai agent of control terhadap setiap Pekerjaan Pemerintah, sehingga legasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah DKI – Jakarta dapat dipergunkan sebaik- baiknya.
Permasalahan ini telah terjadi sekian tahun lamanya berbagai cara sudah di tempuh oleh masyarakat setempat dengan melakukan hasil kesepakatan masyarakat dari tingkat RT sampai tingkat RW sebut saja hasil “Musrembang”, pemerintah daerah dalam legesi tertinggi tidak dapat menjawab keresahan di tengah tengah kondisi sosial masyarakat dan nyatanya pemerintah pun tutup telinga terhadap persoalan ini.
Ketidakhadiran pembangunan JPO disekitar Stasiun Universitas Pancasila menjadi delik baru tentang banyak-nya tragedi kecelakaan sekitar 30 orang menurut hasil wawancara kami bersama warga setempat, sampai pada kasus yang sangat fatal terdapatnya salah satu warga setempat yang berada di wilayah Gg. Camat kelurahan Lenteng Agung, meninggal dunia dengan keserempet dengan KRL (Kereta Rel Listrik) Jakarta- Bogor, hasil wawancara kami bersama orang tua korban.
Berbagai keresahan mulai mucul di tengah- tengah Masyarakat, Mahasiswa/Pelajar yang melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebrangi wilayah tersebut, selain keselamatan Masyarakat, Mahasiswa/ Pelajar ternyata dengan tidak adanya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Sekitar Stasiun Universitas mereka yang ingin menyebrangi di sekitar Stasiun Universitas Pancasila dikenakan tarif menyebrang sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)/ sekali nyebrang.
Ada juga masyarakat dan pelajar yang tidak ingin melintasi di wilayah Stasiun Universitas Pancasila menyebrangi hanya karena mereka harus membayar biaya Rp.3.000.- lantas mereka mencoba untuk melewati pagar pembatas Rel Kreta Api / KRL (Kereta Rel Listrik) dengan mencoba melubangi besi- besi pembatas tersebut yang jelas- jelas sangat terancam keselamatanya, rasanya sangat tidak pantas masyarakat ingin menyebrang saja harus membayar.
Hal ini menjadi perhatian kami selaku Gerakan Mahasiswa Peduli Bangsa dalam memastikan dan mempercepat pembangunan JPO disekitar Universitas Pancasila, kami akan terus mendesak pemerintah Daerah dan Dinas terkait tentang penyerapan Anggaran untuk fasilitas umum Bagi masyarakat setempat yang ada di wilayah sekitar kawasan Stasiun Universitas Pancasila.
Berbagai cara kami tempuh dengan dukungan dari masyarakat dan pemuda beserta instansi Pendidikan seperti SMP 242 Jakarta, SMP 98 Jakarta, SMA 38 Jakarta , MAN 13 Jakarta dan SMKN 62 Jakarta dalam bentuk petisi ataupun dukungan secara tertulis, sehingga kami sebagai agent of control dapat mengingatkan atas legasi pemerintah terhadap keresahan yang timbul dalam ruang sosial masyarakat.
